Kota BekasiLangkah Pemkot Bekasi melantik 51 Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan justru memantik sorotan tajam dari legislatif. Bukan soal pelantikan kepseknya, tapi kursi Kepala Dinas Pendidikan yang sampai sekarang masih diisi Pelaksana Tugas.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, menilai kondisi Disdik tanpa pimpinan definitif bisa mengganggu efektivitas kebijakan pendidikan. Apalagi agenda besar sudah di depan mata: Penerimaan Peserta Didik Baru.
“Sejauh ini, Wali Kota seharusnya segera melantik Kadisdik definitif. Karena bagaimanapun juga, kebijakan-kebijakan strategis tidak bisa diambil langkahnya secara maksimal kalau posisinya masih Plt,” kata Ahmadi saat dihubungi, Jumat, 17/4/2026.
Ahmadi menegaskan Plt punya keterbatasan wewenang untuk ambil keputusan krusial. Padahal pendidikan Kota Bekasi butuh komitmen penuh pimpinan dinas, terutama jelang PPDB yang selalu jadi tantangan tahunan.
“Apalagi mendekati pendaftaran online PPDB. Wali Kota harus cermat melihat ini. Jangan sampai pelantikan-pelantikan Kepsek ini, akhirnya tidak berjalan bagus untuk koordinasi karena pimpinan dinasnya belum definitif,” tegasnya.
Selain status pimpinan, Ahmadi membongkar PR lama Disdik yang masih menumpuk. Dua yang paling disorot: kekurangan guru dan kesiapan infrastruktur serta sistem jelang PPDB.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi sudah menyerahkan SK penempatan ke 50 Kepsek baru untuk penyegaran organisasi. Meski begitu, data Disdik mencatat masih ada belasan posisi Kepsek yang kosong dan baru akan diseleksi lagi Desember mendatang. ( ADV-DPRD/Kota Bekasi).
