Kota Bekasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendorong pembenahan sektor transportasi, khususnya angkutan kota (angkot) yang lebih modern, berbasis aplikasi, dan ramah lingkungan. Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk serius membenahi transportasi angkot berbasis aplikasi dengan sistem Buy The Service (BTS) melalui subsidi Pemerintah Daerah.
Latu menegaskan bahwa Pemkot Bekasi harus memiliki satu moda transportasi modern yang ramah lingkungan. “Kami fokus di angkutan kota. Sudah memanggil Dishub dan beberapa pihak aplikator,” jelas Latu. Menurutnya, implementasi angkot berbasis modernisasi dapat terwujud paling cepat pada tahun 2026 mendatang jika Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berjalan baik.
Latu juga menyebutkan bahwa Pemkot Bekasi dapat merujuk pada program JakLingko milik Pemprov DKI Jakarta atau Wara Wiri milik Pemkot Surabaya sebagai feasibility study untuk mengubah transportasi berbasis aplikasi di Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, merespons usulan tersebut dengan menyatakan bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional angkot di wilayahnya. “Kita harus lihat terkait dengan supply and demand yang ada, yang tentu bagian dari evaluasi DPRD Kota Bekasi,” ujar Tri. Ia juga menekankan pentingnya analisis komprehensif untuk merespons tingginya biaya transportasi di Kota Bekasi.
Tri menyebut bahwa komitmen untuk menciptakan sistem transportasi yang terjangkau sangat penting, sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi publik dengan aman dan nyaman. Dengan demikian, Pemkot Bekasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemacetan serta polusi di kota. (ADV-SEKWAN DPRD/BJN).
